Tambang perak merupakan salah satu sektor pertambangan yang memiliki potensi besar di Jawa Timur. Namun, keberadaan tambang perak juga memerlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Peran pemerintah dalam pengawasan tambang perak di Jawa Timur sangatlah penting untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan mencegah dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

Menurut Bambang Gatot, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur, pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam mengawasi aktivitas tambang perak. “Pemerintah harus memastikan bahwa setiap aktivitas tambang perak berjalan sesuai dengan regulasi yang ada dan tidak merugikan lingkungan sekitar,” ujar Bambang.

Pengawasan tambang perak juga perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya alam. “Pemerintah harus terbuka dan responsif terhadap masukan dari masyarakat terkait pengawasan tambang perak di Jawa Timur,” kata Siti Nurbaya.

Selain itu, peran pemerintah juga dapat dirasakan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di tambang perak. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Fadel Muhammad, Direktur Eksekutif Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), yang menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam menjaga keberlangsungan tambang perak. “Pemerintah harus tegas dalam menindak pelaku tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat,” ujar Fadel.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam pengawasan tambang perak di Jawa Timur sangatlah penting untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku tambang untuk menciptakan tambang perak yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.